 |
| Bimbingan Teknis (Bimtek) 200 orang verifikator Pendataan dampak bencana Banjir di Aula Setdakab Lama Kabupaten Bireuen, Aceh (22/1) |
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan verifikasi terhadap sekitar 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Proses ini menjadi tahapan penting dalam penentuan bentuk bantuan dan pembangunan hunian tetap bagi warga korban bencana. Untuk mempercepat pendataan, BNPB menurunkan 200 orang verifikator yang saat ini telah bekerja langsung di lapangan. Mereka disebar ke seluruh desa terdampak dengan sistem dua petugas untuk setiap gampong.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, Kamis (22/1/2026), mengatakan seluruh verifikator sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada Senin (19/1/2026) sebagai bekal pelaksanaan tugas di lapangan. “Tim verifikasi sudah mulai bekerja sejak dua hari terakhir. Sesuai jadwal, mereka akan melakukan pendataan selama satu minggu penuh,” ujar Doli.
Ia menjelaskan, verifikasi dilakukan secara detail terhadap kategori kerusakan rumah, meliputi rumah hilang atau rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Setelah tahapan verifikasi rampung, data yang telah dikumpulkan akan masuk ke proses uji publik. Daftar rumah terdampak akan diumumkan secara terbuka di masing-masing desa guna memastikan transparansi dan memberi ruang koreksi dari masyarakat. “Uji publik penting agar data benar-benar valid dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” jelasnya.
Terkait pembangunan hunian tetap, Doli menyebutkan bahwa untuk rumah hilang atau rusak berat yang pemiliknya memilih skema hunian tetap (huntap) mandiri, maka pelaksanaan pembangunan akan ditangani langsung oleh BNPB. “Untuk korban yang memilih huntap mandiri, pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” katanya.
Doli menambahkan, proses pembangunan hunian tetap di Bireuen direncanakan mulai berjalan awal Februari 2026. Sebelumnya, BNPB telah membangun tiga unit rumah contoh di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, sebagai model awal pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.SM, dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Fadli, jumlah huntap terpusat yang diusulkan sebanyak 48 unit, seluruhnya berlokasi di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. “Dari total tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Keumiki. Seluruh data sudah kami sampaikan ke Kementerian PKP,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Kementerian PKP pada prinsipnya membangun hunian tetap yang bersifat terkonsentrasi dalam satu kawasan, menyerupai kawasan perumahan atau kompleks terpadu. “Mereka membangun huntap yang berada pada satu titik dalam jumlah tertentu, bukan tersebar,” terang Fadli.
Meski demikian, ia berharap ke depan Kementerian PKP juga dapat mempertimbangkan pembangunan huntap mandiri di desa-desa terdampak, sebagaimana skema yang telah dijalankan oleh BNPB. “Harapan kami, selain huntap terpusat, juga ada dukungan untuk pembangunan huntap mandiri agar pemulihan masyarakat bisa lebih merata,” pungkasnya.
0 Komentar