Dr. Teuku Rasyidin: Isu Pergantian Sekda Tidak Relevan Ditengah Bencana

Dr. Teuku Rasyidin., SH., MH, Akademisi  Hukum 

 BANDA ACEH, REAKSIONE.ID | kademisi hukum Dr. Teuku Rasyidin, SH, MH menilai isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh tidak relevan di tengah masih berlangsungnya penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada keselamatan masyarakat dan percepatan penanganan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa bencana alam tidak dapat diselesaikan melalui rotasi jabatan administratif. isu pergantian Sekda, kata dia, justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dan pemerintah dari persoalan yang jauh lebih mendesak.

“Dalam kondisi darurat seperti sekarang, yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Pergantian Sekda tidak akan otomatis mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, maupun pemulihan warga terdampak,” ujar Dr. Teuku Rasyidin,

Menurutnya, penanganan bencana berskala besar harus dipahami sebagai tanggung jawab negara secara kolektif, yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara simultan. Oleh karena itu, tidak tepat jika persoalan lambannya penanganan banjir diarahkan pada satu jabatan atau figur tertentu.

Dr. Teuku Rasyidin juga mengingatkan agar sekda Aceh tidak dijadikan kambing hitam dalam situasi bencana. Ketika dampak banjir meluas dan kapasitas daerah menghadapi keterbatasan, dukungan dan kehadiran aktif pemerintah pusat menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Kritik yang konstruktif seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem penanganan bencana, kejelasan komando, dan efektivitas koordinasi lintas lembaga, bukan pada pencarian pihak untuk disalahkan,” tegasnya.

Sebagai akademisi hukum, ia menekankan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Prinsip tersebut menuntut negara untuk bekerja cepat, terukur, dan menjadikan kebutuhan korban sebagai prioritas utama di atas kepentingan administratif maupun polemik politik.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari narasi yang tidak produktif dan kembali memusatkan perhatian pada upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta penyusunan langkah pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.

“Di tengah penderitaan masyarakat, yang paling dibutuhkan adalah kehadiran negara yang nyata dan bekerja, bukan perdebatan yang menjauh dari substansi penanganan bencana,” pungkasnya.