Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis, di Aula Serbaguna Idi (7/11)
ACEH TIMUR, REAKSIONE.ID | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah memperkuat implementasi program prioritas nasional tersebut di daerah. Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Jumat (7/11/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si.
Rapat Evaluasi dihadiri unsur Forkopimda, Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta para pengelola dapur MBG dari berbagai kecamatan di Aceh Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menegaskan, program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta memenuhi standar higienitas dan keselamatan anak penerima manfaat.
“Ini amanah besar dari Presiden. Kita di daerah wajib memastikan pelaksanaannya benar, higienis, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada insiden seperti yang terjadi di daerah lain,” tegas Bupati.
Bupati menyoroti masih adanya laporan yang belum sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat terkait penerima manfaat, bahan makanan, hingga volume produksi harian.
“Pendataan harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin ada data fiktif atau laporan yang tidak sesuai realitas,” ujarnya.
Bupati juga memperingatkan agar tidak terjadi kelalaian seperti di beberapa daerah lain yang menyebabkan insiden keracunan massal akibat makanan yang tidak memenuhi standar.
“Kalau sampai terjadi di Aceh Timur, yang pertama disorot adalah Forkopimda,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Al-Farlaky menekankan pentingnya komunikasi intensif dan koordinasi lintas sektor antara Forkopimda, pengelola program, dan pihak pengawas. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG di tingkat kabupaten akan terus diawasi dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Koordinasi aktif seperti ini penting. Forkopimda harus kompak agar semua berjalan sesuai standar nasional,” katanya.
Selain soal pengawasan dan keamanan pangan, Bupati juga menekankan agar bahan pangan seperti sayur, beras, ikan, dan telur diprioritaskan dari hasil produksi lokal. Langkah ini diyakini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan mendukung petani serta pelaku UMKM daerah.
“Kalau bisa beli dari daerah sendiri, jangan ambil dari luar. Biar ekonomi masyarakat berputar dan petani ikut merasakan manfaat program nasional ini,” ujar Al-Farlaky.
Bupati juga menginstruksikan agar seluruh dapur penyedia makanan bergizi segera memiliki sertifikat higienitas dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah, kata dia, berhak memberikan rekomendasi penghentian operasional sementara terhadap dapur yang belum memenuhi syarat tersebut.
Ia memberi waktu satu bulan bagi seluruh pengelola dapur untuk melengkapi sertifikasi dan memastikan kelayakan higienis terpenuhi. Selain itu, pengelola program wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan MBG secara berkala kepada Satgas Gizi Nasional — dengan Bupati sebagai ketua Satgas di tingkat kabupaten.
Mengakhiri rapat, Bupati Al-Farlaky menyerukan agar seluruh pihak menjalankan amanah ini dengan profesionalisme dan integritas tinggi.
“Berkarirlah dengan baik dan jalankan amanah ini dengan benar. Kita ingin Aceh Timur menjadi contoh daerah yang sukses melaksanakan program makan bergizi gratis, tanpa kendala dan tanpa masalah higienitas,” pungkasnya.(**)
0 Komentar