Proyek pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Peudada Tahun Anggaran 2025, senilai Rp1,55 miliar Dana Alokasi Umum (DAU) dikerjakan oleh CV Karya Mandiri Grup di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (doc)
BIREUEN, REAKSIONE.ID | Proyek pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Peudada Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan. Dugaan adanya cacat konstruksi pada bagian fondasi kini mendorong DPRK Bireuen turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Anggota DPRK Bireuen dari dapil Peudada, Surya Yunus, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami akan melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan untuk memastikan kebenaran dugaan itu,” ujarnya, Selasa (28/10/2025). Meski belum menetapkan waktu pasti, ia menegaskan inspeksi fisik lapangan akan segera dilakukan.
Proyek ruang rawat inap senilai Rp1,55 miliar tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan dikerjakan oleh CV Karya Mandiri Grup di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
Sorotan publik kian menguat setelah seorang mantan pekerja proyek, Amri, mengungkap adanya pergeseran fondasi sekitar 50 sentimeter dari gambar perencanaan sejak tahap pekerjaaan awal.
“Ketika pemasangan batu gunung dan pengecoran sumbu, saya sudah ingatkan pemborong bahwa fondasi bergeser dari gambar kerja,” tutur Amri, Sabtu (25/10/2025). Ia bahkan meminta agar dilakukan koreksi teknis agar struktur kembali sesuai rancangan. Namun, menurutnya, masukan tersebut tidak sepenuhnya ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan, akibat pergeseran tersebut, struktur cakar ayam yang mestinya menjadi penguat fondasi tidak lagi bekerja optimal. “Besinya bahkan ada yang dipotong, lalu diganti suntikan empat batang besi 8 mili di atasnya. Setelah itu, pondasi baru diletakkan langsung di tanah, tidak menyatu lagi dengan pondasi dasar,” jelasnya sambil menunjukkan sketsa ilustrasi.
Amri mengaku memilih mundur dari proyek setelah peringatan teknisnya diabaikan. “Saya keluar setelah fondasi selesai dan bata sudah mulai dipasang. Saya tidak ingin ikut menanggung risiko,” ucapnya.
Dugaan penyimpangan teknis pada proyek layanan kesehatan publik bernilai miliaran rupiah ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pelaksanaan dan pengawasannya. Apalagi, bangunan tersebut kelak akan digunakan untuk kebutuhan pelayanan medis, yang menuntut standar keamanan tertinggi.
Langkah DPRK Bireuen untuk melakukan pengecekan langsung dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk pengawasan publik yang patut diapresiasi — mengingat proyek kesehatan tidak boleh sekadar selesai, tetapi harus aman, layak, dan berstandar konstruksi yang benar.(Tim)
0 Komentar